Arsip Tag: Regulasi

Band Plan ORARI atau Pita Frekuensi Amatir Radio Indonesia

Band Plan ORARI sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia tentang Pita frekuensi hingga alokasi band dan pembagiannya. Inilah presentasi YB0AZ Amateur Radio Band Plan yang memuat Pita Frekuensi Amatir Radio dan Alokasi Spektrum Frekuensi yang berlaku di Indonesia.

Dibidang telekomunikasi, sebuah band frequency atau disebut juga dengan pita frekuensi adalah rentang frekuensi tertentu dalam spektrum frekuensi radio (RF), yang terbagi antara reantang frekuensi sangat rendah (ELF) hingga frekuensi sangat tinggi (EHF). Setiap band memiliki batas frekuensi atas dan bawah yang ditentukan.

Perencanaan pita frekuensi (frequency planning) adalah salah satu elemen terpenting dari peraturan internasional dan nasional. Hal ini dengan maksud memastikan hak-hak semua pengguna yang sah dalam konteks akses yang adil terhadap sumber frekuensi yang terbatas.

PITA FREKUENSI

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pita frekuensi adalah sebagai berikut:

  1. Spektrum Frekuensi Radio: kumpulan pita frekuensi radio.
  2. Pita Frekuensi Radio: bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu.
  3. Kanal Frekuensi Radio: bagian dari pita frekuensi radio yang akan ditetapkan untuk suatu stasiun radio.
  4. Alokasi Frekuensi Radio: penggunaan pita frekuensi radio tertentu dengan tujuan untuk digunakan oleh satu atau beberapa dinas radio komunikasi teretrial atau dinas radio komunikasi ruang angkasa. Berdasarkan syarat tertentu.
  5. Peraturan Radio (Radio Regulation): peraturan mengenail spektrum frekuensi radio yang ditetapkan oleh ITU berdasarkan hasil pertemuan World Radiocommunication Conference (WRC).
ALOKASI SPEKTRUM FREKUENSI
  • Alokasi Spektrum frekuensi radio diatur oleh otoritas / regulator telekomunikasi di tiap-tiap negara. (Di Indonesia oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika dalam Peraturan Mentri Kominfo No.13 Tahun 2018. Tentang tabel Alokasi spektrum Frekuensi Radio Indonesia).
  • Secara global, Perhimpunan Telekomunikasi Internasional / International Telecommunication Union yang disingkat dengan ITU. (badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani bidang telekomunikasi) mengawasi seberapa banyak spektrum frekuensi radio yang dialokasikan untuk masing-masing penggunaannya.
PITA FREKUENSI AMATIR RADIO
  • Pita Frekuensi Amatir Radio adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu, yang dialokasikan untuk keperluan amatir radio.
  • Setiap amatir radio yang sah bebas untuk menggunakan frekuensi apapun dan kapanpun serta bebas menggunakan beragam mode transmisi. Termasuk Kode Morse, Suara dan Data/Digital dalam rentang frekuensi dan lebar bandwidth yang dialokasikan untuk amatir radio.
    Namun kebebasan tersebut diatur dan dibatasi !!!(di Indonesia diatur dalam Permenkominfo No.17 Tahun 2018).
  • Alokasi pita frekuensi radio amatir secara spesifik dapat bervariasi di tiap negara. Hal ini tergantung kepada peraturan yang mengatur tentang Amtir Radio di tiap negara.
BAND PLAN AMATIR RADIO
  • Band Plan Amatir Radio yang mengatur tentang perencanaan penggunaan Pita Frekuensi untuk Amatir Radio ditentukan berdasarkan pada peraturan dari otoritas atau regulator yang mengatur tentang Amatir Radio di tiap negara, dan juga pada kesepakatan antara operator radio amatir internasional, di Indonesia diatur oleh Kemkominfo.
  • Perkumpulan Amtir Radio Internasional / International Amatir Radio Union (IARU) mengatur tentang kesepakatan antara operator radio amatir internasional dalam perencanaan penggunaan Pita Frekuensi Radio Amatir Regional (Reginal IARU Band Plan).
PEMBAGIAN dan PENGGUNAAN FREKUENSI AMATIR RADIO INDONESIA
  • Selaku regulator telekomunikasi di Indonesia Kemkominfo telah mengatur batas-batas Pita Frekuensi untuk Amatir Radio Indonesia. Baca Pasal 40 Permenkominfo No.17 Tahun 2018:
  • Ayat 1: Amatir Radio wajib menjamin pancaran Komunikasi Radionya tidak mengganggu atau menimbulkan interfensi yang merugikan terhadap kegiatan Amatir Radio lainnya dan/atau komunikasi dinas lain.
    Ayat 2: Untuk mencegah terjadinya gangguan atau interferensi yang merugikan sebagai mana dimaksud ayat (1), pancaran Stasiun Radio Amatir wajib memenuhi ketentuan:
    • a. menggunakan pita frekuensi radio, lebar pita dan mode untuk Dinas Amatir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mentri ini;
    • b. memperkecil emisi tersebar;
    • c. menggunakan daya pancar sesuai tingkatan IAR dan sesuai frekuensi radio yang digunakan.
  • Salah satu fungsi ORARI menurut Pasal 52 Permenkominfo N0.17 Tahun 2018 adalah menyusun Prosedur Standar Operasional. Diantaranya meliputi: 1. etika berkomunikasi; 2. konten komunikasi.

BAND PLAN ORARI 2018 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KOMINFO NO. 33/PER/M.KOMINFO/08/2009

DOWNLOAD Band Plan ORARI

KATEGORI PRIMER dan SEKUNDER

Dinas Radio Kategori Primer
Stasiun radio dinas radio dengan kategori primer mendapat proteksi dari interferensi merugikan yang disebabkan oleh stasiun radio kategori sekunder.

Dinas Radio Kategori Sekunder

  • Wajib tidak menimbulkan interferensi merugikan stasiun radio pada dinas radio dengan kategori primer yang frekuensi radionya sudah ditetapkan atau akan ditetapkan.
  • Tidak dapat meminta proteksi dari interferensi merugikan yang disebabkan oleh stasiun radio pada dinas radio dengan kategori primer yang frekuensi radionya sudah ditetapkan. atau;
  • Dapat meminta proteksi dari interferensi merugikan yang disebabkan oleh stasiun radio dinas yang sama atau stasiun radio pada dinas radio dengan kategori sekunder lain yang frekuensi radionya akan ditetapkan.
Definisi Penyebab Interferensi Berdasarkan Radio Regulation
  • RR No.1146 menjelaskan bahwa emisi yang tak diharapkan menyebabkan interferensi bisa terdiri dari Emisi Spurius dan Emisi out of band.
  • RR No.1144 bahwa yang disebut sebagai Emisi out of band adalah emisi yang terjadi dengan munculnya sinyal-sinyal dengan frekuensi tepat disamping bandwidth yang sudah ditentukan sebagai akibat dari proses modulasi.
  • RR No.1145 emisi spurius adalah emisi tak diharapkan yang terjadi dengan miunculnya sinyal-sinyal dengan frekuensi diluar bandwidth akibat tidak linieran peranti elektronika maupun karena tata letak komponen.Contoh-Contoh Penyebab Interferensi (Gangguan):
    • Memancar dengan menggunakan daya pancar yang melebihai ketentuan.
    • Memancar dengan menggunakan lebar pita (bandwidth) yang melebihai ketentuan.
    • Menggunakan frekuensi tidak sesuai alokasi dan moda yang telah diatur/ditentukan.
    • Terjadinya kebocoran pada transmisi radio dan lain-lain.
Gangguan band plan ORARI Frekuensi Amatir Radio Indonesia
Jika Mengalami Gangguan dapat melaporkan ke otoritas cara melaporkan seperti dibawah ini.
Terganggu? Laporkan !
  • Melakukan interferensi / gangguan terhadap Spektrum Frekuensi Radio merupakan perbuatan melanggar hukum!
  • Pelanggaran terhadap pasal 38 UU No.36 tentang Telekomunikasi 1999.
    Sanksi: Pasal 55 UU No.36 tentang Telekomunikasi 1999 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
  • Jika Anda terganggu oleh interferensi baik yang dilakukan oleh transmisi yang berizin atau yang tidak berizin, maka Anda dapat melaporkan gangguan tersebut ke UPT Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kemkominfo yang ada di wilayah Anda.
  • Sertakan bukti-bukti pelanggaran, seperti rekaman saat terjadinya gangguan, kapan dan dimana terjadinya serta jika memungkingkan identifikasi identitas pelaku dan lokasi pelanggar.
  • Pengaturan Pita Frekuensi, Mode dan Aplikasi dalam Penyelenggaraan Kegiatan Amatir Radio sebagimana diatur dalam Lampiran II Permenkominfo No.17 tahun 2018 dapat dipakai sebagi dasar legalitas untuk menegakkan peraturan.

Muslok XII ORARI Lokal Kediri Tahun 2021

20 Juni 2021, ORARI Lokal Kediri Daerah Jawa Timur melaksanakan Muslok, Musyawarah Lokal yang ke-XII bertempat di Gedung Pertemuan kelurahan Lirboyo, Kec. Mojoroto, Kota Kediri.

Tema yang diambil dalam Muslok ORARI Lokal Kediri Ke-12 tahun 2021 adalah, ” Kearifan Lokal Sebagai Progresifitas Amatir Radio “.

Sesuai AD/ART ORARI 01/TAP/MUNASUS/2019, pasal 19, menyatakan bahwa MUSLOK, merupakan forum tertinggi di tingkat LOKAL, yang bersidang sekali dalam tiga tahun, dan pada Anggaran Rumah Tangga (ART) pasal 20 ayat (1), dinyatakan bahwa MUSLOK diselenggarakan oleh PENGURUS ORARI Lokal, dan dihadiri oleh :
-Utusan Sah Pengurus ORARI Daerah
-DPP dan Pengurus ORARI Lokal
-Anggota ORARI Lokal yang bersangkutan
-Peninjau dan Undangan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua ORARI Daerah Jawa Timur Soebandi Soegito, SH,MH – YB3VO beserta Staff, diantaranya Yusuf Budyanto – YB3DY.

Kegiatan Muslok ORARI Lokal Kediri XII dilakukan dengan protokol kesehatan covid-19 .Dalam seluruh rangkaian sidang Pleno atau sidang Paripurna berjalan dengan lancar.

Sebagai hasil akhir dari acara Musyawarah Lokal XII-2021 ORARI Daerah Jawa Timur – Lokal Kediri, telah diputuskan hasil akhir sebagai berikut.:

DEWAN PENGAWAS dan PENASEHAT (DPP):

  1. Ketua merangkap Anggota : Handoko,SH. – YC3XWI.
  2. Sekretaris merangkap Anggota : Amar Taufik, S.Pd.-YC3PHR.
  3. Anggota : Drs. Suyitno Hadi Susanto – YC3OSS.
  4. Anggota : Drs. Haris Rudyanto – YC3TEN.
  5. Anggota : H. Amir Syarifuddin, S.Ag,MM – YG3EDD

Ketua ORARI Lokal Kediri : Teguh Yuwono – YG3EQM

Selanjutnya DPP dan Pengurus akan melaksanakan amanah MUSLOK XII-2021 dan menjalankan tugasnya sampai pada tanggal 20 Juni 2024.

Panitia Pelaksana MUSYAWARAH LOKAL XII-2021 ORARI Daerah Jawa Timur – Lokal Kediri, mengucapkan terima kasih kepada crew PANITIA dan seluruh ANGGOTA ORARI Lokal Kediri yang hadir dalam acara ini.

  • Muslok XII ORARI Lokal kediri

Panitia Muslok XII tahun 2021 ORARI Daerah Jawa Timur Lokal Kediri memberikan PIAGAM PENGHARGAAN kepada semua peserta muslok yang hadir. Penghargaan tersebut sebagai apresiasi atas peran serta dan hadirnya dalam MUSLOK.(\2tfb)

Selamat mengemban tugas dan amanah kepada semua pengurus terpilih.

Sumber: Club Station YH3BE

UNAR LOKA Monitor SFR Ambon Ke-1 Tahun 2021 di Tual Maluku Tenggara

17 Juni 2021. Kementrian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jendral Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika LOKA Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ambon menyelenggarakan UNAR.

Kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) bertujuan memberi kesempatan pengguna radio mendapatkan legalitas dari pemerintah terkait penggunaan perangkat spektrum radio.

UNAR Loka Monitor Ke-I tahun 2021 bertempat di SMP Negeri 3 Tual Maluku Tenggara. Tema yang diambil: “Dengan UNAR berbasis CAT kita tingkatkan kemampuan dan pengetahuan Anggota Amatir Radio di Tual dan Maluku Tenggara“.

Semua peserta UNAR berasal dari wilayah Tual Maluku Tenggara. Jumlah peserta yang hadir 26 orang, dengan 1 peserta naik tingkat ke penegak, 4 peserta ke Penggalang sisanya tingkat Siaga.

Pengurus ORARI Lokal Tual dan Panititia LOKA Monitor SFR Ambon

Pelaksanaan UNAR di Tual dihadiri oleh Ketua DPP dan Ketua ORARI Lokal Lokal Tual yang sekaligus ikut memantau kegiatan tersebut. Acara berjalan sukses semua peserta UNAR yang hadir dinyatakan lulus.

Semua peserta yang telah mendapatkan Izin Amatir Radio dari hasil UNAR tersebut dapat langsung mendaftarkan ke ORARI. Agar izin yang telah diterbitkan dapat digunakan sesuai peraturan yang berlaku selambatnya 60 hari sejak IAR diterbitkan.

UNAR LOKA Monitor SFR AMBON Ke I Tahun 2021

Cara mendaftar ke ORARI adalah melalui apps ORARI yang dapat di unduh di Gogle Play Store dengan smartphone. Langkah pertama yang dilakukan adalah login menggunakan callsign dengan password nomer IAR yang diterbitkan SDPPI.

Batas akhir bergabung ke ORARI adalah 60 hari sejak diterbitkannya IAR dengan diterbitkan SP1 dan SP2 jika melebihi batas waktu. Jika mengabaikan SP1 dan SP2 maka IAR akan dicabut sesuai dengan Peraturan Mentri No 17 tahun 2018 yang masih berlaku.

Pelaksanaan UNAR

Daftar Peserta UNAR adalah sebagai berikut;

NAMACALLSIGN NAMACALSIGN
WAHYUNI ANDI AZIZYD8VGIJAMALUDIN RAHAYAANYD8VGX
PAUNDRA AGUS WIBOWOYD8VGJSYAMSUDIN RAHAYAAN YD8VFG
GAMAR DIFINUBUNYD8VGKSIFRONI FAR-FARYD8VGY
NEHEMIA BATLAJERYYD8VGLNURLAILA BANYALYD8VGZ
MUHAMAD RIFAI KABALMAYYD8VGNMAIDA FIDYD8VHA
YUSRO OHOIWUIYD8VGOSIDIK AZIZ YAMKOYD8VHB
AKHMAD KARIMYD8VGQABDUL QADIR WEARYD8VHC
NURJANNAHYD8VGRFILIK RUMWARINYD8VHD
ZAINUDIN KELIANYD8VGSIDRIS RENJAANYC8VFK
MUNANDAR MASWATUYD8VGTMUDATSIR TAMHERYC8VCG
DARWIS OHOIRATYD8VGUA HABIB RUMUAR MADAMARYC8VGP
ABIDAIN S. OHOIRATYD8VGVENDANG K. RUMUARYC8VET
MUHAMMAD TANGYD8VGWDAUD LAINSAMPUTTYYB8XUA

Selamat bergabung ke ORARI dan pergunakanlah band dan frekuensi radio sesuai alokasi dan tingkatan.(\2TFB)

Kontributor: Idris Renjaan – YC8VFK

Kegiatan SOTA, BOTA, POTA dan LOTA Mendapat Sorotan dari ORARI Pusat

ORARI yang masih sebagai wadah bagi anggota Amatir Radio Indonesia ternyata memperhatikan kegiatan yang semakin viral saat ini, yaitu SOTA, BOTA, POTA dan WLOTA (orpus menyebutnya LOTA).

Banyak anggota Amatir Radio Indonesia yang membahas tentang “perhatian ORPUS” yang dituangkan dalam Surat yang ditujukan ke seluruh ORARI Daerah di Indonesia.

Apa isi surat tersebut? Surat/Pengumuman ORARI Pusat Tanggal 05 Juni 2021 Nomor : B-043/OP/SJ/VI/2021 Perihal : Kegiatan SOTA, BOTA, POTA dan LOTA cuplikannya sebagai berikut;

Memperhatikan perkembangan kegiatan Summits On The Air dan Beach On The Air yang akhir-akhir ini banyak dilakukan oleh anggota ORARI. Maka agar dalam pelaksanaanya tidak bertentangan dengan Peraturan Menkominfo nomor 17 tahun 2018 (PM 17/2018), AD/ART ORARI… selengkapnya dapat dilihat pada file dibawah ini:

Nomenklatur Perubahan Nama ORARI Lokal di Jawa Tengah

Nomenklatur Perubahan Nama ORARI Lokal di Jawa Tengah Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga ORARI Hasil MUNASSUS Pasal. 8 ayat 2 poin (b) Tentang nama Organisasi lokal adalah ORARI Lokal dengan nama sesuai dengan nama Kabupaten/Kota.

[table id=4 /]

Selanjutnya secara administrasi seluruh lokal se Jawa Tengah segera menyesuaikan antara lain :

  1. KOP SURAT
  2. STEMPEL
  3. BENDERA DHUAJA ORARI LOKAL SE JAWA TENGAH SESUAI NAMA NOMENKLATUR BARU

Dengan hal tersebut selanjutnya pembuatan Dhuaja untuk keperluan lokal dapat dipesankan melalui Sekretariat ORARI DAERAH JAWA TENGAH dengan harga satuan Rp.400.000,-( empat ratus ribu rupiah ) ditambah ongkos kirim

Sumber; ORARI Daerah Jawa Tengah

ORARI Lokal Kota Tangerang Resmi Terbentuk

Tangerang ,24 Febuari 2021 Bertepatan jelang HUT Kota Tangerang ke – 28, Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Daerah Banten atas dasar Keputusan ORARI Daerah Banten No. 03/KEP.ORDA/II/2021 tentang Penetapan Pembentukan ORARI Daerah Banten Lokal Kota Tangerang, hari ini diresmikan ORARI Lokal Kota Tangerang di Tangerang LIVE Room .

Terbentuknya ORARI Lokal Kota Tangerang sebelumnya merupakan gabungan antara Kota dan Kabupaten Tangerang dan kini berdiri sendiri untuk bersinergi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dalam bidang komunikasi dan penyebarluasan informasi.

Peresmian ORARI Lokal Kota Tangerang ini dihadiri Wali Kota Tangerang H. Arief R. Wismansyah, Wakil Walikota Tangerang Drs. H.Sachrudin, Asisten Administrasi Umum Engkos Zarkasi dan Kepala Dinas Kominfo Kota Tangerang Mulyani beserta jajaran. Sedangkan lima orang perwakilan dari ORARI Daerah Banten Lokal Kota Tangerang dan yang lainnya mengikuti secara virtual melalui aplikasi zoom.

Dalam peresmian tersebut dilakukan penandatanganan Piagam Peresmian ORARI Daerah Banten Lokal Kota Tangerang yang dilakukan oleh oleh Walikota Tangerang H. Arief R. Wismansyah.

Pemkot Tangerang melalui Dinas Kominfo pun turut memfasilitasi peresmian ORARI Lokal di Kota Tangerang yang diharapkan ke depannya dapat menjadi mitra kerja Pemkot Tangerang khususnya dengan OPD terkait DISKOMINFO; BPBD; DINSOS, terutama dalam dukungan komunikasi menghadapi bencana alam maupun dalam hal memutus rantai penyebaran Covid 19, dengan turut mengajak masyarakat agar senantiasa disiplin 5M.

Selamat atas terbentuknya ORARI Daerah Banten Lokal Kota Tangerang, Good Luck.(\tfb)

Kontribusi: H.R.GINANJAR TAUFIQ S.IP,M.SI – YB0GIN

Kepada Yth, Dirjen.SDPPI di Jakarta

Kepada

Yth, Dirjen.SDPPI

di

Jakarta

Memperhatikan dinamika proses RPM 2020 menjadi Peraturan Menteri Kominfo yang sampai saat ini belum terealisasi, maka kami masyarakat Amatir Radio Indonesia :

Nama                           :KRISDIANTO

Callsign                       :YC2TFB

e-Mail / No.HP           :yc2tfb@gmail.com

Menyampaikan sebagai berikut :

  1. Meminta agar Peraturan Mentri Kominfo pengganti PM.17 Tahun 2018 segera diterbitkan.
  2. Meminta agar pada Peraturan Mentri Kominfo yang baru menghilangkan pasal kewajiban bagi Amatir Radio bergabung pada organisasi, dengan dasar sebagai berikut :
  3. Pada International Telecommunications Union Radio Regulation (ITU RR) maupun IARU (Constitution) yang merupakan Organisasi Non Pemerintah (NGO) yang mewadahi para penggiat Amatir Radio di seluruh dunia, tidak mengatur atau mewajibkan para Amatir Radio menjadi anggota organisasi amatir radio di Negara masing-masing.
  4. Bertentangan dengan Pasal 28 E angka 3 kurung Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat”.
  5. Bertentangan dengan UU No.17 / 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Perppu No. 2 / 2017 tentang Perubahan atas UU No.17 / 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan “bahwa Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila”.
  6. Dengan adanya Kewajiban menjadi anggota Organisasi bagi setiap Amatir Radio menimbulkan dampak buruk bagi kemajuan Amatir Radio Indonesia selama ini, diantaranya sebagai berikut :
  7. Terjadinya pengelolaan organisasi yang tidak professional oleh pengurus karena Monopoli atas Amatir Radio Indonesia.
  8. Terjadinya biaya tinggi dalam kegiatan Amatir Radio atas kewajiban pembayaran iuran keanggotaan sebesar Rp.570.000,-/5 tahun bagi anggota baru atau Rp.510.000,-/ 5 tahun bagi perpanjangan keanggotaan. Sementara atas biaya tersebut sebagian besar anggota tidak mendapatkan manfaat apapun dari organisasi, seperti pelatihan/pembinaan, pembelaan atas hak, dll.
  9. Pelayanan administrasi keanggotaan yang sangat buruk sehingga menimbulkan kerugian kepada sebagian besar Amatir Radio dengan Expirednya Ijin Amatir Radio mereka.
  10. Memberikan peluang kepada oknum pengurus melakukan pungutan liar terselubung terhadap calon Amatir Radio dengan alasan biaya pembinaan yang sering tidak dilakukan atau untuk mendapatkan surat rekomendasi bagi Amatir Radio yang mau naik tingkat sehingga banyak Amatir Radio gagal bisa mengikuti ujian kenaikan tingkat.
  11. Pada umumnya pengurus tidak melakukan pembinaan, pengawasan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran penggunaan frekwensi sehingga masyarakat Amatir Radio Indonesia sering mendapat penilaian buruk oleh Amatir Radio luar negeri.
  12. Memberikan peluang arogansi pengurus terhadap Amatir Radio yang tidak mereka sukai atau berbeda pendapat dengan mereka, seperti kasus pencabutan keanggotaan 13 Amatir Radio di Sumatera Utara karena terjadinya perbedaan pendapat dalam penerapan AD/ART sekalipun 13 orang tersebut telah menang di Pengadilan Negeri Medan dan banyak kasus intimidasi lainnya terhadap anggota oleh oknum pengurus.
  13. Adanya kesewenangan pengurus dalam menerapkan PM.17/2018 terkait kegiatan Amatir Radio sehingga menimbulkan keributan antar sesama Amatir Radio dalam melakukan kegiatan, seperti penggunaan IAR Khusus yang tidak sesuai peruntukkannya.
  14. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kominfo pengganti PM.17/2018 tanpa mewajibkan Amatir Radio Indonesia bergabung ke organisasi, kami berharap akan munculnya pengurus-pengurus organisasi yang mampu mengelola organisasi sebagai wadah pembinaan dan pelayan kepentingan kemajuan Amatir Radio Indonesia dimasa yang akan datang.

Demikian kami sampaikan permintaan ini dan menjadi pertimbangan dalam percepatan penerbitan Peraturan Menteri Kominfo pengganti PM.17/2018, atas perhatian Dirjen SDPPI kami ucapkan terima kasih.

Kendal 15 Februari 2021

( KRISDIANTO – YC2TFB )

Permenkominfo N0.17 thn 2018 Pasal 53 di Hapus?

BILA PASAL 53 DI HAPUS ? TERNYATA KARENA INI // PERMENKOMINFO NO.17 TAHUN 2018, Bedah vidio kali ini adalah tentang Permen 53 yang menjadi polemik dan bahkan dikatakan “meresahkan” dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ORARI dengan KOMISI I DPR RI yang ditayangkan secara live oleh media TV Parlemen, inilah scrip teks bagi yang kesulitan memutar vidio dari YB3DY pada chanel Youtube nya.

“Obrolan tentang polemik yang sedang terjadi tentang pasal 53 dihapus atau dihilangkan pada Permen yang akan datang. Kenapa kok jadi polemik? seperti kita pahami kemarin pengurus ORARI pusat sampai datang ke Komisi I DPR RI untuk memohon agar pasal tersebut tidak dihilangkan.

Sebelum kita melanjutkan kita pahami dulu apasih pasal 53 Permenkominfo No.17 2018 tersebut. Biar kita pahami, pasal 53 menyatakan bahwa Peraturan Menteri KOMINFO No. 17 Tahun 2018 Pasal 53 bahwa Setiap Amatir Radio Indonesia wajib menjadi anggota ORARI paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah IAR diterbitkan. dan Pasal 83 bahwa Direktur Jenderal mencabut izin apabila melanggar ketentuan Pasal 53 setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan masing-masing 15 (lima belas) hari.. Jadi kalau kita ikut Ujian Negara Amatir Radio kita wajib menjadi anggota ORARI paling lambat 30 hari, ini yang akan dihilangkan pada peraturan mentri yang akan datang, tapi saat ini masih RPM ( Rancangan Peraturan Mentri) jadi masih belum, kalau disahkan nanti menjadi Peraturan Mentri.., ndak tahu nanti nomer berapa.

Akhirnya, ini menjadi polemik. Kemarin kita dengar secara live.., karena seakan-akan.. pencabutan pasal 53 ini karena ulah individu atau seseorang atau mugkin bisa jadi kelompok atau golongan.. bahkan partai. Ternyata tidak segitunya.. Kok bisa?!! Ya bisa saja.. akhirnya.. karena penasaran saya cari Rancangan Peraturan Mentri (RPM), ternyata dari situ saya tahu bahwa dicabutnya pasal 53 Permenkominfo No.17 2018 memang bukan berdasarkan dari keinginan individu atau perorangan atau golongan apalagi partai. jadi ini gak ada kaitanya sama sekali.

Tetapi ternyata… setelah dipelajari disitu bila ORARI ditetapkan sebagai organisasi tunggal bagi segenap amatir radio di Indonesia.. rangkumannya; bila ORARI ditetapkan sebagai organisasi tunggal bagi segenap amatir radio Indonesia ini akan bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945, khususnya pasal 28 e ayat 3. Hloh.. kok bisa? Iya! Pasal 28 e ayat 3 atau angka 3 itu menyatakan; Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Jadi kalau WAJIB berarti kita ndak bebas.. kalau kita wajib harus ikut ORARI, apalagi ORARI ini sebagai wadah tunggal.

Jadi intinya kalau ORARI ini menjadi ORGANISASI tunggal, ini akan bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945, itu dasar yang pertama. Yang ke dua, akan bertentangan dengan Undang Undang No.17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang) No.2 tahun 2017, jadi Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang) No.2 tahun 2017 tentang perubahan undang-undang No.17 th 2013. Jadi yang harus di ingat Perpu No.2 tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang No. 17 th 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Bahwa Organisasi Kemasyarakatan adalah Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Ya.. otomatislah, karena memang dengan adanya hal ini, suka atau tidak suka, mau tidak mau.. kalau ORARI ini ditetapkan sebagai organisasi tunggal, ini akan bertentangan dengan UUD dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang.

Maka dari itu pasal 53 dihapuskan…, kenapa.., satu hal yang sahabat sekalian pahami.. DIHAPUSKAN ATAU TIDAK secara pribadi.. bagi saya tidak ada masalah… Katakanlah ini dihapus, karena ini kan masih RPM ( Rancangan Peraturan Mentri) dan belum diterbitkan. Ndak tahu nanti diterbitkan atau tidak kita belum ngerti, tapi kemungkinan besar akan diterbitan jika melanggar UUD dan Perpu ini.

Saya kira saya sendiri saja sebagai anggota ORARI yang aktif sebagai anggota Amatir Radio Indonesia dan kebetulan menjadi seorang pengurus dan sebagainya, saya tidak merasa kawatir.. dan saya sampai kapanpun akan tetap setia menjadi anggota ORARI, ini bisa dilihat sampai ke depan… SAYA AKAN SETIA SELAMANYA MENJADI ANGGOTA ORARI. ” jika tidak diberhentikan” dan saya tidak ingin diberhentikan. Jadi apa yang saya ucapkan itu tidak ada segala hal niat untuk mencemarkan nama baik organisasi. Saya justru ingin mengangkat nama baik organisasi semakin baik, semakin besar.. berkembang!

Jadi intinya begini, katakanlah tidak diwajibkan menjadi anggota ORARI, katakanlah nanti ada organisasi lain.., ORARI ini sudah beberapa puluh tahun… … dan anggotanya sudah puluhan ribu.. kenapa harus kawatir?. Saya yakin teman-teman juga akan tetap setia dan ingin tetap memajukan ORARI. Otomatis.. ini juga suatu PR bagi ORARI, khususnya para pengurus… BILA ADA ORGANISASI LAIN.. ini akan menjadi suatu kompetisi yang akan membuat ORARI harus melakukan langkah-langkah atau strategi yang kreatif…

Bagaimana untuk membuat anggota itu tetap tertarik menjadi anggota ORARI, bagaimana untuk organisasi kita ORARI ini untuk menarik anggota-anggota baru menjadi anggota ORARI. Ini otomatis kita mempunyai nilai tawar yang bisa kita berikan untuk anggota dan calon anggota. Nilai tawar apa?, ya nilai tawar namanya ini organisasi hobby tentang amatir radio, kegiatan amatir radio.. otamatis kita bisa memfasilitasi keinginan mereka…, memfasilitasi bagaimana kita memberi pembinaan, membantu urusan administrasi ketika mereka kesulitan untuk melakukannya… karena nanti kita dengar-dengar ujian akan gratis.. Ujian Negara Amatir Radio kenaikan tingkat juga gratis… tapi itu nanti.. kita belum tahu pasti..

Intinya saat ini adalah bahwa ORARI itu..)/*&^>\ BAHWA PASAL 53 itu DICABUT BUKAN KARENA SENTIMENTIL atau SENTIMENTAL SESEORANG atau golongan apalagi PARTAI. GAK ADA KAITANNYA.. TAPI MURNI KARENA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Kalau ORARI menjadi ORGANISASI TUNGGAL, maka sudah menyalahi peraturan perundang-undangan diatasnya.. sedangkan ini peraturan mentri.. melanggar perpu saja jelas gak boleh.., APALAGI BERTENTANGAN DENGAN UNDANG UNDANG DASAR 1945 Pasal 28 e Ayat 3.

Jadi jangan salah paham… , suka atau tidak suka ini memang akan terjadi. Kebetulan… terjadinya di tahun tahun ini.. cuman kita belum tahu karena ini belum terbit.. ini tadi BILAMANA Pasal 53 dicabut itu ternyata ada dasar-dasar yang bertentangan dengan UUD dan Perpu.”

Ending detik-detik berikutnya dapat disimak pada YOUTUBE YUSUF BUDYANTO berikut ini.(xyl-tfb)

Mny tnx Om Yusuf Budyanto – YB3DY